Sejarah Umum

Kementerian Agama adalah sebuah instansi pemerintah yang bertugas menangani urusan agama di Indonesia dibawah naungan Menteri Agama RI. Awal didirikan instansi bernama Departemen Agama, berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010, berubah nama menjadi Kementerian Agama.

Menurut sejarah, Departemen Agama berdiri sejak tanggal 3 Januari 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946. Itu artinya kurang dari satu tahun sejak Indonesia meraih Kemerdekaannya. Oleh sebab itu, setiap tahun seluruh Keluarga Besar Departemen Agama di seluruh Indonesia merayakannya dengan memberikan istilah kepada hari peringatan ini dengan nama Hari Amal Bhakti Departemen Agama.

Meskipun dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Departemen Agama sempat menjadi perdebatan, namun atas inisiatif BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) di dalam sidangnya, KH. Saleh Suady tanggal 25-28 November 1945 telah melakukan formalisasi usulan KH. Abu Dardiri asal Banyumas Jawa Tengah tentang urgensi pendirian Departemen Agama. Beliau mengusulkan agar dalam pemerintahan Indonesia yang sudah merdeka ini Urusan Agama tidak saja dilakukan dan ditangani Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Departemen lainnya, melainkan sebaliknya diatur dan diurus oleh Departemen khusus dan tersendiri. Atas dasar itulah, maka Presiden Soekarno memberikan isyarat dengan menyambut baik usulan ini, sehingga secara formal Presiden memberikan Penetapan Pemerintah tanggal 3 Januari 1946 yang isinya Membentuk Departemen Agama. Penetapan Pemerintah ini kemudian diikuti dengan sosialisasi melalui media massa baik dalam maupun luar negeri, dan mengangkat H.M.Rasyidi (sekarang Prof. Dr. H. M. Rasyidi, MA.) sebagai Menteri Agama. Hal ini merupakan realisasi dari pasal 29 UUD 1945 dan penghargaan tertinggi untuk umat Islam di Indonesia.

Sebagai pelaksanaan dari penetapan pemerintah tersebut, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 118 HJ tanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Organisasi dan Tata Tata Kerja Kementerian Agama. Unsur pengawasan fungsional pada saat itu masih inheren pada pelaksanaan tugas dan fungsi. Bagian-bagiannya adalah :

1. Bagian/ Urusan Perbendaharaan;

2. Biro Sekretaris Jenderal;

3. Biro Pengawasan Keuangan.

Selanjutnya ruang lingkup pengawasan tidak hanya pembukuan/keuangan (financial audit), akan tetapi bidang perlengkapan dan tuntutan ganti rugi (TGR) telah menjadi sasaran pengawasan. Nama atau nomenklatur inspektorat pertama kali terdapat dalam KMA Nomor 56 Tahun 1967 tentang Perincian Struktur Organisasi, Tugas, dan Wewenang Departemen Agama.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 1963 tentang Pengawasan Keuangan Negara dan KMA Nomor 56 Tahun 1967, diperlukan aparatur pengawas keuangan Departemen Agama, maka diterbitkan KMA Nomor 136 Tahun 1967 tentang Organisasi dan Tugas Wewenang Inspektorat Pengawas Keuangan (Itwasku).

Berkenaan dengan pelaksanaan kehidupan beragama di Indonesia yang semakin subur, Departemen Agama perlu menyempurnakan struktur organisasi dan personalianya. Oleh karena itu dengan mencabut KMA Nomor 56 Tahun 1967 beserta peraturan pendukungnya, maka diterbitkan KMA Nomor 114 Tahun 1969 tentang Struktur Organisasi, Tugas, Kewajiban, Wewenang, dan Tata Kerja Departemen Agama Pusat.

Pada tahun 1970, diterbitkan KMA Nomor 269 yang merupakan penyempurnaan terhadap KMA Nomor 114 Tahun 1969. Hal ini dimaksudkan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas Departemen Agama Pusat menuju arah koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi yang efisien dan efektif. Unsur pengawasan fungsional dalam KMA masih memiliki nama Inspektorat Pengawasan Personil (Itwaspers) dan Inspektorat Pengawasan Keuangan dan Materiil (Itwas Kumat).



Administrator | 2009-01-01 15:07:32 | Agus Salim | 2016-05-18 14:20:20
Sirandang