Sekretaris Itjen Beri Apresiasi dan Siap Kawal Keberadaan SPI

Ses Itjen Berikan Arahan Sekaligus Menutup Secara Resmi Rakornas dan Evaluasi SPI

Depok, [ItjenNews] - Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Satuan Pengawasan Intenal (SPI) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) resmi ditutup oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenag Muhammad Tambrin. Bertempat di Hotel Savero Depok, Rakornas menghasilkan rekomendasi mulai dari arahan Irjen hingga hasil sidang komisi dan pleno komisi. (7/6)

Dalam sambutannya Muhammad Tambrin memberikan apresiasi keberadaan SPI di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Peran SPI dirasa sangat diperlukan satker, karena keterbatasan SDM Auditor di Itjen dalam pengawasan untuk menjangkau semua satker di Indonesia.

”Itjen dan SPI diharapkan dapat membangun sinergitas dalam pengawasan guna menjangkau satker di Indonesia terutama di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri,” ucap Tambrin.

Rakornas ini menghasilkan beberapa rekomendasi, diantaranya adalah permasalahan-permasalahan yang ada di SPI. Permasalahan mencakup: (1) Personil pada SPI belum lengkap karena keterbatasan SDM; (2) Masih terdapat PTKN yang belum membentuk SPI; (3) Perlu peningkatan kompetensi organ SPI; (4) Sebagian besar PTKN masih sulit mencari SDM yang berkompeten dan mau menjadi organ SPI; (5) Kesejahteraan organ SPI khususnya anggota masih belum jelas mengingat beban tugas yang berat; (6) Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas SPI belum memadai; (7) Dana kegiatan SPI belum memadai; (8) Perlu penguatan komitmen pimpinan terhadap SPI; dan (9) Tindaklanjut terhadap pengawasan dan pemeriksaan SPI.

Rakornas juga menghasilkan rekomendasi tentang kewenangan SPI dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas internal, meliputi: (1) Pihak terkait (Kuasa Pengguna Anggaran PTKN) wajib memberikan seluruh dokumen, data, informasi, dan objek pemeriksaan; (2) Apabila pihak terkait tidak memberikan akses data dan informasi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Perlu definisi dari operasional penelitian, verifikasi, pengujian, analisis, konfirmasi dan penilaian; (4) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan oleh SPI diatur dalam juknis.

Tambrin juga mengingatkan, SPI dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya harus menjunjung integritas dan akuntabilitas. "SPI dalam menjalankan Tugas dan Fungsi (Tusi) harus mengacu pada PMA No 25 tahun 2017 dan regulasi yang berlaku," ujarnya.

Di sela sambutannya Tambrin juga mengingatkan agar Perguruan tinggi hendaknya mengantisipasi paham radikalisme yang mulai menjamur di lingkungan PTKN. “Hendaknya semua insan kampus terutama SPI juga ikut berperan dalam hal ini,” tegas Tambrin.

 

Kontributor: Agus Sujiarko

Foto: M. Ubaidillah

Redaktur/Editor: Nurul Badruttamam/Fajar Harnanto