Sosialisasi Pencegahan Korupsi Dana Pendidikan

    Sebagai penjabaran lebih lanjut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain menjelaskan bahwa yang dimaksud peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam
masyarakat.

Dengan demikian, dua hal penting yang perlu diperhatikan adalah:
  1. Tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para penyelenggara negara dan pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  2. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka dalam melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kementerian Agama melalui Inspektorat Jenderal terus melakukan serangkaian pembahasan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang supervisi pengelolaan dana pendidikan. Rapat bersama ini dilakukan sebagai tindaklanjut Kesepakatan Aksi Bersama Pencegahan Korupsi Dana Pendidikan Tahun 2015.
   Pada tanggal 15 Desember 2014, KPK bersama enam kementerian/lembaga telah menandatangani kesepakatan tentang aksi bersama pencegahan korupsi dana pendidikan. Keenam kementerian/lembaga tersebut yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Aksi bersama itu, antara lain mencakup program pencegahan korupsi pengelolaan dana pendidikan, kajian sistem pengelolaan dana pendidikan, penyempurnaan aturan pengelolaan dana pendidikan, monitoring dan evaluasi dana pendidikan, penyempurnaan dan pengintegrasian sistem informasi pendataan pendidikan nasional, serta penyempurnaan dan pengintegrasian mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.

      Menteri Agama menjelaskan potensi korupsi dana pendidikan dapat muncul karena sejumlah faktor penyebab, seperti lemahnya koordinasi di antara jajaran eksekutif yang mengelola dana pendidikan, lemahnya pengawasan internal di masing-masing lembaga, dan lemahnya pengaduan masyarakat. Tiga hal tersebut akan dibangun sistem untuk memperkuat pencegahan agar dana pendidikan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengendali dan penjamin mutu yang bertugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agama berkewajiban untuk melakukan pencegahan korupsi.

      Dalam rangka pencegahan korupsi dana pendidikan, Inspektorat Jenderal perlu mengadakan sosialisasi dan evaluasi terhadap madrasah-madrasah terkait pengelolaan dana pendidikan, peningkatan pengawasan, dan pengaduan masyarakat.
Adapun materi yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut :
  1. Kebijakan Umum Supervisi Dana Pendidikan;
  2. Kebijakan Umum Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Sarana dan Prasarana, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Siswa Miskin;
  4. Pemenuhan Beban Kerja Guru; dan
  5. Pengenalan Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing.

2015-09-07 19:16:29 | 2015-09-18 09:08:22
Sirandang