Maksimalkan Pendampingan, DPR Nilai Usulan Tambahan Anggaran Itjen Masuk Akal


Dok: ItjenNews



Jakarta [ItjenNews]
- Senin, 15 Spetember 2017 Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pejabat Eselon I Kementerian Agama dalam rangka pendalaman RKA-K/L Kementerian Agama di Gedung Nusantara II. RDP dihadiri oleh Inspektur Jenderal, Dirjen Bimas , Kristen
, Katholik, Hindu Buddha dan Kepala Badan Litbang dan Diklat beserta jajarannya. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Prof. Dr. Phil. M. Nur Kholis Setiawan, diberikan kesempatan pertama oleh pimpinan Komisi VIII DPR RI untuk menyampaikan paparan tentang RKA-K/L Inspektorat Jenderal. 


Di awal paparan, Nur Kholis blak-blakan menyampaikan poin-poin beban pengawasan Itjen Kemenag RI. “Posisi Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal sampai dengan hari ini didukung oleh kekuatan 236 auditor termasuk 63 calon auditor baru, tentu jumlah ini masih jauh dari ideal dibandingkan dengan jumlah satker yang mencapai 4556 satker”, tuturnya.


Menyinggung tentang pengawasan dana pendidikan Islam, Nur Kholis menyampaikan bahwa dana pendidikan Islam yang merupakan rumah baru dalam program pengawasan Itjen menjadi prioritas pengawasan Itjen di tahun 2018. “Ada dana yang begitu besar tapi coverage Inspektorat Jenderal sangat terbatas sehingga belum mampu melakukan pengawasan secara optimal. Seperti terdapat dana SBSN Pendidikan Tinggi Islam yang mencapai 1,2 trilyun ditambah 201 Milyar untuk SBSN madrasah. Kemudian ada program 6-in-1 berupa transformasi IAIN menjadi UIN, sementara itu tidak ada alokasi anggaran bagi Inspektorat Jenderal untuk melakukan pendampingan program-program tersebut agar tetap on the right track” paparnya.


Nur Kholis pun menyampaikan bahwa di tahun 2017 anggaran Itjen sebesar 127 milyar dengan komposisi anggaran pengawasan di dalamnya hanya 51 %, rasio anggaran tersebut jauh dari ideal untuk memikul beban tugas pengawasan dengan coverage yang begitu besar di tahun 2018. Oleh sebab itu, menurutnya menjadi keniscayaan adanya usulan tambahan pengawasan sebesar 55 milyar untuk mengefektifkan rencana program pengawasan di tahun 2018.


"Seperti dana SBSN perguruan tinggi dan madrasah sejumlah 1,4 trilyun yang sama sekali belum terdampingi, tentu kalau ada apa-apa, Inspektorat Jenderal akan disalahkan” tandasnya.


Di akhir, Nur Kholis menyampaikan bahwa usulan tambahan anggaran 2018 Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tersebut diajukan dalam rangka memaksimalkan tugas pengawasan berupa pendampingan sebagaimana yang telah direncanakan untuk tahun 2018.


Usulan ini direspon langsung oleh Pimpinan Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain. Ia mengatakan bahwa kemampuan Itjen Kemenag yang hanya mampu mengcover 422 satker atau 9,26% dari total jumlah satker yang ada (4556 satker), amatlah memprihatinkan. "Usulan tambahan anggaran sejumlah 55 milyar sangat masuk akal” ujarnya.


Kontributor: Noverlin, Bowo, Moh. Asnawi


Redaktur: Moh. Asnawi



Mohammad Asnawi | 2017-09-26 12:02:12 | Fajar Harnanto | 2017-09-26 17:34:57
Sirandang