Libatkan Langsung Penyelenggara Negara, Itjen Gelar Sosialisasi e-LHKPN


Dok: [ItjenNews]

Jakarta [ItjenNews] - Jumat, (2/6/2017) dalam rangka pencegahan dini fraud dalam tubuh Kemenag,  Itjen adakan sosialisasi mengenai peraturan terbaru KPK no 7 Tahun 2016 mengenai tata cara pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Berlokasi di lt. 5 gedung baru Inspektorat Jenderal acara dibuka oleh Dirjen Pendis, Kamaruddin Amin, didampingi oleh Sekretaris Itjen Hilmi Muhammadiyah.

Kegiatan Sosialisasi ini sendiri dilakukan oleh perwakilan KPK yang bertindak sebagai narasumber utama, Rika dan Dini, dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK (PP LHKPN) KPK RI.

Menariknya, Kegiatan sosialisasi kali langsung melibatkan elemen pemangku kebijakan (Pejabat Eselon I dan II) di lingkungan Kementerian Agama RI, beserta Auditor, sebagai subjek wajib pengisi LHKPN.

Diharapkan, sesuai sasaran, pejabat Negara selepas mengikuti kegiatan ini dapat lebih tertib dan patuh mengisi LHKPN, sebagai salah satu upaya preventif pengawasan internal. Selain itu, tertib mengisi LHKPN bagi penyelenggara negara, nantinya akan dapat digunakan sebagai “profiling” bila nantinya pejabat yang bersangkutan akan menempati jabatan baru (promosi/mutasi).

Pengisial LHKPN yang semakin mudah dengan fasilitas realtime melalui sistem elektronik diharapkan tidak ada lagi penyelenggara negara yang tidak tertib mengisi LHKPN, sesuai dengan ketentuan.

Bagi yang tak mengisi tentunya ada sanksi menanti. “Sesuai peraturan yang terbaru sanksi administratif dapat diberikan kepada mereka,  termasuk dinonjobkan jika diperlukan,” ujar salah satu narasumber KPK.

E-LHKPN dirancang mampu memberikan kemudahan bagi para wajib lapor LHKPN itu sendiri. Mulai dari video tutorial di setiap langkah-langkahnya, disertai pula format pdf sebagai manual.

Selain fitur itu formulir yang dulunya dalam bentuk form A dan B sekarang dijadikan satu jenis saja. Dokumen pendukung yang dulunya harus menyertakan lampiran berbagai Harta kekayaannya sekarang dipermudah dengan hanya perlu melaporkan dokumen kepemilikan Harta pada lembaga keuangan saja. Lalu, sebagai bentuk transparansi publik, LHKPN pun bisa langsung diunggah ke masing-masing laman atau portal Kementerian wajib lapor.                         

"Kita berharap, LHKPN ini betul-betul bisa berfungsi sebagai instrumen penting (pencegahan korupsi) sehingga semua pejabat negara diwajibkan untuk mengisi LHKPN ini," ucap Komaruddin. "Dalam mengisi dengan benar, mengisi dengan jujur, dan pada akhirnya nanti bisa menjadi instrumen kontrol," sambungnya.

 

 

Kontributor: Bowo/Fajar

 

Redaktur: Asnawi


Fajar Harnanto | 2017-06-03 10:19:12 | Fajar Harnanto | 2017-06-03 10:19:12
Sirandang