Kunker DPRD Kabupaten Tuban Terkait Inpassing, Mukhlis: "Kami Akan Segera Terjunkan Tim untuk Memverifikasi TPG di Tuban"


Jakarta [ItjenNews] - Kunjungan Komisi A DPRD Kabupaten Tuban Ke Itjen pada Kamis (26/1/2017) disambut hangat para pejabat terkait. Kunjungan kerja (kunker) tersebut dimaksudkan sebagai sarana konsultasi dan mediasi terkait nasib guru non-PNS di Kabupaten Tuban yang dinilai (sudah) berhak menerima SK penyetaraan atau lebih dikenal dengan Inpassing namun hingga saat ini nasibnya masih “mengambang”.



Inpassing adalah proses penyetaraan kepangkatan, golongan, dan jabatan fungsional guru Non PNS dengan kepangkatan, golongan, dan jabatan guru PNS. Inpassing bertujuan untuk tertib administrasi, pemetaan guru dan kepastian pemberian tunjangan yang menjadi hak atas pekerjaan.


Rapat yang dipimpin oleh Inspektur Wilayah III, Mukhlis, pihak DPRD Tuban mempertanyakan prihal guru yang belum mendapatkan SK Inpassing, padahal menurut mereka guru-guru tersebut dirasa sudah memenuhi syarat. Hal ini langsung diberikan klarifikasi oleh Inspektur Wilayah II, Maman Saepulloh. Menurut Maman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian SK penyetaraan tersebut. Merujuk pada Edaran Sekjen Nomor 57 Tahun 2011, inpassing itu memprasyaratkan di antaranya bahwa yang bersangkutan sudah harus memiliki sertifikasi (di Tahun 2011), kedua sudah lulus pendidikan minimal S-1 atau D-4 per  tahun 2011, dan yang terpenting telah dibuat usulannya oleh Kankemenag ke Kanwil lalu diajukan ke Pusat. 


Perlu digarisbawahi bahwa batas waktu pengumpulan syarat dan pengajuaan usulan harus tidak melebihi tanggal 28 Oktober 2011 dan sampak ke pusat per tanggal 30 November 2011. “Mungkin ada baiknya bapak dan ibu anggota dewan mengkroscek terlebih dahulu syarat-syarat tersebut, Masalah yang sering muncul biasanya ada guru yang per tahun 2011 belum memenuhi beberapa kriteria tersebut,” ungkap Maman.


Menurut data yang dibawa oleh Komisi A DPRD Tuban, sekitar 1200 guru non-PNS yang dinilai sudah memenuhi kriteria, namun hanya 700 orang yang sudah menerima SK inpassing. Namun data yang dimiliki Inspektorat sedikit berbeda. Tercantum bahwa sudah 804 orang guru non-PNS di Tuban yang berhak menerima SK Inpassing. Angka ini diperoleh atas hasil verifikasi tim Inspektorat di sana. “Jika memang masih terjadi selisih atau perubahan data maka kami akan segera terjunkan tim untuk Memverifikasi TPG di Tuban,” ungkap Mukhlis.



Kontributor: Fajar Harnanto


Redaktur: Nurul Badruttamam


Fajar Harnanto | 2017-01-26 16:29:54 | Fajar Harnanto | 2017-01-27 16:26:38
Sirandang