Ses Itjen: LAKIP 2014 Harus Tuntas Tepat Waktu

Ciputat [ItjenNews] – Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, Hilmi Muhammadiyah berharap penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 bisa rampung paling lambat 15 Februari 2015 nanti. Deadline batas waktu ini, pada umumnya ditujukan kepada Unit Eselon I Pusat Kementerian Agama, dan lebih spesifik lagi Itjen Kementerian Agama.

Agus Salim | 2015-01-19 17:11:22 | Agus Salim | 2015-01-19 17:13:21

Itjen Rencana Bentuk Inspektorat Pencegahan

Ciputat [ItjenNews] – Hajatan Lokakarya Pengawasan (Lokwas) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2015 usai digelar. Berbagai poin telah dihasilkan, salah satu keputusan forum tertinggi Itjen itu merekomendasikan penambahan satu struktur unit eselon II Itjen yang menangani pencegahan.

Agus Salim | 2015-01-15 08:48:49 | Agus Salim | 2015-01-15 08:51:49

APIP Perlu UU Pengawasan Sebagai Payung Hukum

Tangsel [ItjenNews] – Undang-undang tentang pegawasan sampai saat ini belum terbit. Walaupun sejak lama BPKP sudah mengajukan draftnya. Keberadaan undang-undang tersebut sangat urgent untuk mengintegrasikan ke 4 lembaga pengawasan (BPKP, Inspektorat K/L, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat  Kab/Kota) seperti yang ada saat ini. Hal ini disampaikan oleh narasumber Lokwas Itjen Kemenag dari BPKP. Nur Rochman, Pusdiklat Ciputat (Rabu,14/01).  

Agus Salim | 2015-01-14 11:36:35 | Agus Salim | 2015-01-14 11:36:35

KemenPAN-RB; Kemenag Layak Ajukan Penilaian WBK/WBBM

Tangsel [ItjenNews] - Untuk bisa mengajukan usulan penilaian ke tingkat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM). K/L harus memenuhi nilai AKIP minimal “CC” dan opini BPK WTP untuk WBK dan untuk WBBM dua tahun berturut-turut opini BPK harus WTP. Demikian ungkap narasumber dari Kemenpan RB dalam kegiatan Lokwas Itjen Kemenag di Pusdiklat Ciputat (Rabu,14/01).

Agus Salim | 2015-01-14 10:33:11 | Agus Salim | 2015-01-14 10:33:11

Irjen Dorong Penerbitan PMA Benturan Kepentingan

Ciputat [ItjenNews] – Selama ini, Kementerian Agama belum memiliki aturan internal yang mengatur benturan kepentingan (conflict of interest). Padahal, penanganan benturan kepentingan merupakan salah satu item penilaian indikator pengungkit pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Karena itu, Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Mochammad Jasin mendesak agar segera diterbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengatur penanganan benturan kepentingan.


Agus Salim | 2015-01-14 08:53:47 | Agus Salim | 2015-01-14 08:53:47
Sirandang