Moch. Jasin: Perjanjian Kinerja Tolak Ukur Capaian Kinerja

Jakarta[ItjenNews] – Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pada hari ini, Rabu (4/2/2015) melaksanakan penandatangan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2015. Penandatangan Perkin dilakukan oleh Inspektur Jenderal dengan seluruh pejabat eselon II mulai dari Sekretaris, Inspektur Wilayah I – IV dan Inspektur Investigasi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sekretaris dengan Para Kabag dan berjenjang sampai dengan para Kepala Subbagian. 

Agus Salim | 2015-02-04 13:42:33 | Agus Salim | 2015-02-04 15:55:28

Ses Itjen: LAKIP 2014 Harus Tuntas Tepat Waktu

Ciputat [ItjenNews] – Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, Hilmi Muhammadiyah berharap penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 bisa rampung paling lambat 15 Februari 2015 nanti. Deadline batas waktu ini, pada umumnya ditujukan kepada Unit Eselon I Pusat Kementerian Agama, dan lebih spesifik lagi Itjen Kementerian Agama.

Agus Salim | 2015-01-19 17:11:22 | Agus Salim | 2015-01-19 17:13:21

Itjen Rencana Bentuk Inspektorat Pencegahan

Ciputat [ItjenNews] – Hajatan Lokakarya Pengawasan (Lokwas) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2015 usai digelar. Berbagai poin telah dihasilkan, salah satu keputusan forum tertinggi Itjen itu merekomendasikan penambahan satu struktur unit eselon II Itjen yang menangani pencegahan.

Agus Salim | 2015-01-15 08:48:49 | Agus Salim | 2015-01-15 08:51:49

APIP Perlu UU Pengawasan Sebagai Payung Hukum

Tangsel [ItjenNews] – Undang-undang tentang pegawasan sampai saat ini belum terbit. Walaupun sejak lama BPKP sudah mengajukan draftnya. Keberadaan undang-undang tersebut sangat urgent untuk mengintegrasikan ke 4 lembaga pengawasan (BPKP, Inspektorat K/L, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat  Kab/Kota) seperti yang ada saat ini. Hal ini disampaikan oleh narasumber Lokwas Itjen Kemenag dari BPKP. Nur Rochman, Pusdiklat Ciputat (Rabu,14/01).  

Agus Salim | 2015-01-14 11:36:35 | Agus Salim | 2015-01-14 11:36:35

KemenPAN-RB; Kemenag Layak Ajukan Penilaian WBK/WBBM

Tangsel [ItjenNews] - Untuk bisa mengajukan usulan penilaian ke tingkat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM). K/L harus memenuhi nilai AKIP minimal “CC” dan opini BPK WTP untuk WBK dan untuk WBBM dua tahun berturut-turut opini BPK harus WTP. Demikian ungkap narasumber dari Kemenpan RB dalam kegiatan Lokwas Itjen Kemenag di Pusdiklat Ciputat (Rabu,14/01).

Agus Salim | 2015-01-14 10:33:11 | Agus Salim | 2015-01-14 10:33:11
Sirandang